HINCA PANJAITAN Telepon Kapolri: Jika tak dibubarkan (KLB Demokrat) Polisi, Istana Perusak Demokrasi

TRIBUN-MEDAN.COM - Kamis, 4 Maret 2021 23:30 WIB

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang didesas-desuskan digelar di sebuah hotel berbintang di Sibolagit, Deliserdang, Sumatera Utara ilegal.

Pasalnya, KLB itu tidak memiliki izin. Apalagi desus-desus yang bergembang sejumlah anggota DPR RI dan politisi Demokrat akan berkumpul di Kota Medan.

Kini, kisruh kudeta Agus Harimurti Yudhoyono semakin memanas.

Kabar yang santer berkembang, pengurus DPC dan DPD se-Indonesia sedang dilobi untuk melengserkan putra sulung SBY itu.

"Sudah saya cek langsung ke Kapolri barusan, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda Sumut sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB," terang Hinca Panjaitan XIII dihubungi Tribun Medan, Kamis (4/3/2021) malam.

Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya, maka kata Hinca Panjaitan, polisi harus membubarkannya demi hukum.

Jika tidak dibubarkan, sambung dia, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Hinca memprotes keras dan semakin berkeyakinan Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat, justru menjadi aktor KLB tersebut. Menurut Hinca Panjaitan, tidak tepat bila KLB itu masih disebut sebagai urusan internal Partai Demokrat

"Kalau alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, kita pastikan alasan ini tidak benar. Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," jelas Hinca Panjaitan.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. Jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan Istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," sambungnya.

Hinca Panjaitan juga menyinggung keterkaitan KLB yang sarat melanggar protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 ini.

Karenanya, penyelenggaraan KLB yang dianggapnya ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

Hinca menambahkan lagi, Susilo Bambang Yudoyono dan Agus Harimurti Yudoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara.

Ia menegaskan, negara seharusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham. "Pak SBY, mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara.

Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," ujar Hinca Panjaitan.

Ketua Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain membenarkan kabar KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara.

"A1, lokasi pastinya di The Hill Sibolangit," ucap Herri.

Saat ini Herri Zulkarnain sedang mengumpulkan seluruh pimpinan DPC Partai Demokrat untuk melakukan Apel Siaga pada 5 Maret 2021.

"Besok kita Apel Siaga, seluruh pimpinan DPC yang satu haluan siap menggagalkan KLB," tambahnya. Herri Zulkarnaen sendiri sudah melayangkan laporan ke Polrestabes Medan terkait kegiatan KLB ini.

"Benar, kita melapor ke Polrestabes Medan dan masih proses pelaporan. Kami segera konferensi pers," terang Zulkarnain, Kamis malam.

Herri mengaku melaporkan kelompok yang melakukan kudeta terhadap kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.

Ketua Demokrat Medan Burhanuddin Sitepu juga mengamini isu KLB partai berlambang mercy disebut-sebut akan dilaksanakan di The Hills Sibolangit Hotel.

Burhanuddin Sitepu menyebutkan bahwa dirinya telah mendapatkan kabar itu dari DPP Demokrat.

"Iya sudah saya dengar dari DPP bahwasanya ada sekelompok orang yang menyatakan atau kader-kader Demokrat yang sudah dipecat berencana melaksanakan KLB Luar Biasa.

Kita dapat informasi di The Hill Sibolangit," bebernya, Kamis (4/3/2021) kepada tribunmedan.com.

Kata dia, Partai Demokrat Medan telah mengirimkan anggota untuk mengecek langsung ke lapangan.

"Tetapi kalau menurut saya kayaknya sudah ada kerja sama antara pihak Demokrat yang tidak lagi anggota Demokrat dengan GAMKI ini. Jadi acara-acara Gamki izinnya tapi dibungkus acara kongres," bebernya Hal ini dikuatkan dengan adanya temuan anggota yang melihat beberapa pemuda yang mengenakan kaos biru Demokrat sedang mempersiapkan dekorasi di lokasi hotel.

Diberitakan sebelumnya, munculnya daerah Sumut sebagai lokasi pelaksanaan KLB Partai Demokrat awalnya dilontarkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief.

Kata Andi Arief, sejumlah mantan kader Demokrat akan menggelar KLB di Sumut pada Kamis (4/3/2021) hingga Sabtu (6/3/2021).

Adapun dugaan itu ia simpulkan berdasarkan temuan investigasi tim Demokrat mengenai adanya sejumlah nama, salah satunya Moeldoko yang memesan kamar di hotel di Deli Serdang.

"Ini bukan desas-desus. Pak Moeldoko dan sebagian kader akan melakukan kudeta. Temuan tim kami terjadi di Hotel The Hill di Sibolangit Kabupaten Deli Serdang," tulis Andi dalam akun Twitternya @Andiarief_ , seperti dikutip dari Kompas.com yang telah diizinkan oleh Andi untuk mengutip tweet tersebut, pada Kamis (4/3/2021).

Ia mengatakan, penemuan itu diawali kedatangan tim ke lokasi hotel. Sampai di hotel, tim langsung meminta informasi ke resepsionis dan menanyakan terkait kegiatan mengatasnamakan Demokrat.

Namun, menurut Andi, resepsionis menjawab tidak ada kegiatan yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

"Akan tetapi yang ada kegiatan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang dilaksanakan selama tiga hari, Kamis, Jumat dan Sabtu," ucap dia. Ia mengatakan, di hotel tersebut memang disebutkan adanya kegiatan dari GAMKI. Namun, ia menduga, justru kegiatan tersebut merupakan KLB dengan mengatasnamakan GAMKI.

"Ya, benar. Mengatasnamakan acara GAMKI," ujar Andi saat dikonfirmasi Kompas.com.

Andi Arief melanjutkan ceritanya dengan mengungkap sejumlah nama dalam roooming list di hotel tersebut.

Dalam kicauannya, ia menyebut bahwa ditemukan sejumlah nama seperti Jhoni Allen, Nazaruddin, Marzuki Alie, Moeldoko, Darmizal, Ahmad Yahya, Max Sopacua dan lainnya memesan kamar di hotel itu. Namun, menurut Andi, resepsionis menjawab tidak ada kegiatan yang mengatasnamakan Partai Demokrat. "Akan tetapi yang ada kegiatan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang dilaksanakan selama tiga hari, Kamis, Jumat dan Sabtu," ucap dia.

Ia mengatakan, di hotel tersebut memang disebutkan adanya kegiatan dari GAMKI. Namun, ia menduga, justru kegiatan tersebut merupakan KLB dengan mengatasnamakan GAMKI.

"Ya, benar. Mengatasnamakan acara GAMKI," ujar Andi saat dikonfirmasi Kompas.com.

Andi Arief melanjutkan ceritanya dengan mengungkap sejumlah nama dalam roooming list di hotel tersebut.

Dalam kicauannya, ia menyebut bahwa ditemukan sejumlah nama seperti Jhoni Allen, Nazaruddin, Marzuki Alie, Moeldoko, Darmizal, Ahmad Yahya, Max Sopacua dan lainnya memesan kamar di hotel itu.

Kendati demikian, Andi menjelaskan bahwa tim tidak menemukan atribut Partai Demokrat di lokasi kegiatan.

"Dari daftar list tidak ada ditemukan para Ketua DPC se-Sumatera Utara. Kalau ada nama-nama bukan mantan pengurus yang sudah tidak menjabat lagi di DPD dan DPC beberapa provinsi dan kabupaten," ucap dia.

Kolase foto Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Jhoni Allen Marbun (Tribun Medan) Melihat temuan tim tersebut, Andi kembali mengingatkan terkait apa yang pernah disampaikan oleh Demokrat perihal langkah yang akan ditempuh Moeldoko dalam melengserkan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut dia, Moeldoko akan mengandalkan cara apa pun, termasuk cara yang dinilainya gila demi terlaksananya KLB.

"Seperti yang pernah kami sampaikan. Pak Moeldoko akan menggunakan cara gila-gilaan yang penting ada KLB, tanpa izin Majelis Tinggi dan mengikutsertakan peserta ilegal," kata dia.

Bahkan, ia menilai, salah satu hal tersebut telah dibuktikan dengan cara memanipulasi nama GAMKI untuk mengadakan KLB.

"Bayangkan untuk mengkudeta Demokrat menggunakan dan memanipulasi nama GAMKI pun dilakukan," ucap dia.